Laman Informasi Publik

UUKIP

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 8 angka (2) huruf a Peraturan Kepala (Perka) BAPETEN Nomor 9 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Pengelolaan Informasi Publik (KIP), BAPETEN menyediakan sistem informasi untuk publik. Perka BAPETEN ini adalah implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Selain Perka BAPETEN, telah disahkan pula 3 dokumen yang terkait yaitu Prosedur Pelayanan Informasi Publik, SK Kepala BAPETEN tentang Organisasi Pelayanan Informasi Publik di BAPETEN, dan Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi (hal. 1)Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi (hal. 2).

Tata cara dan formulir untuk memperoleh informasi tercantum pada [halaman ini]. Namun demikian, sesuai dengan semangat efektivitas, pemohon informasi dapat secara langsung menghubungi unit kerja yang terdapat pada menu Kontak Kami.

Jenis informasi yang tersedia untuk publik terdiri atas:

  1. Informasi yang wajib ada dan diumumkan secara berkala (Berkala)
  2. Informasi yang wajib diumumkan serta merta (Serta Merta)
  3. Informasi yang wajib ada setiap saat (Setiap Saat)
  4. Informasi resume layanan (Resume Layanan)

Silakan klik masing-masing jenis informasi tersebut.

MaklumatLayananKIP

Sesuai dengan Berita Acara Uji Konsekuensi Nomor 1092A/BHO/X-2014, terdapat 19 belas materi informasi dan data yang DIKECUALIKAN, yaitu:

  1. Informasi pengembangan RDBMS untuk SERASI, Perijinan FRZR, Inspeksi FRZR, Pekerja Radiasi, Evaluasi Dosis dan Perijinan IBN.
  2. Informasi Pengembangan RDBMS untuk Balis Online.
  3. Rencana Penyelenggaraan Inspeksi Sewaktu-waktu.
  4. Dokumen Laporan Hasil Inspeksi.
  5. Dokumen Data sumber radioaktif dan bahan nuklir.
  6. Data sistem proteksi fisik/security.
  7. Daftar informasi desain bahan nuklir (DIQ).
  8. Informasi tentang Jumlah dan kategori bahan nuklir.
  9. Laporan Hasil Kajian (LHK) yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain.
  10. Dokumen program kedaruratan nuklir pemegang izin.
  11. Dokumen LAK pemegang ijin terkait program kedaruratan nukir.
  12. Dokumen Program Jaminan Mutu (PJM) pemegang izin.
  13. Dokumen dan Data yang berhubungan keamanan (proteksi fisik) dengan instalasi pemegang izin.
  14. Dokumen Hasil audit mutu PJM pemegang izin.
  15. Daftar pelaksanaan penilaian pekerjaan (DP3).
  16. Proses berita acara pemeriksaan hukuman disiplin pegawai.
  17. Dukumen arsip personil pegawai.
  18. Data hasil pemantauan kesehatan.
  19. Proses Berita Acara Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
Copyright BAPETEN | 2015