Info BAPETEN


Berita BAPETEN

Implementasi Justifikasi pada Paparan Medik, BAPETEN Jaring Informasi dari Pemangku Kepentingan

3

Berdasarkan penjelasan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2007, justifikasi dalam pemanfaatan tenaga nuklir adalah kegiatan tersebut memberikan manfaat lebih besar dibandingkan dengan bahaya radiasi yang ditimbulkannya dan memperhitungkan keuntungan serta risiko teknik alternatif non radiasi, seperti USG, MRI dan endoskopi.

Unair Lakukan Kunjungan Akademik ke BAPETEN

IMG_8126

Guna mendapatkan penjelasan komprehensif mengenai peraturan perundang-undangan tentang ketenaganukliran yang ada di Indonesia, Nuclear Law dan ASEAN Law Program Academy Mobility Exchange for Undergraduate at Airlangga (AMERTA) Universitas Airlangga, Surabaya, melakukan kunjungan akademik ke BAPETEN terkait dengan studi lapangan pengelolaan dan manajemen teknologi nuklir, Selasa (2/4/2017) siang.

Bimbingan Teknis Perizinan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

IMG-20170427-WA0006

Energi nuklir memiliki manfaat yang besar dalam kehidupan manusia. Radiasi yang dihasilkan oleh energi nuklir berguna untuk diagnosa kesehatan, terapi kanker, produksi radioisotop, pemeriksaan sambungan pipa dalam industri, analisa bahan konstruksi, termasuk energi nuklir untuk menghasilkan tenaga listrik bebas polusi. Meski demikian, energi nuklir yang memancarkan radiasi juga menimbulkan bahaya paparan radiasi, jika tidak dikelola dapat menimbulkan dampak merugikan.

Pembinaan Peraturan dengan Para Pemangku Kepentingan di Ternate

WIN_20170428_09_42_16_Pro

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan ketenaganukliran terkait keselamatan radiasi dalam penggunaan pesawat sinar X radiologi diagnostik dan intervensional serta pemantauan kesehatan untuk pekerja radiasi sangat perlu dilakukan sampai ke ranah pelaksana di lapangan. Hal tersebut merupakan tantangan strategik dalam peningkatan kualitas dan kuantitas peraturan. Selain hal tersebut merupakan tuntutan dalam reformasi birokrasi yang menyebutkan penataan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan.

Copyright BAPETEN | 2015