Tenaga profesional perancang peraturan sangat dibutuhkan. Di lingkungan pemerintah, mereka punya perhimpunan.

Presiden menerbitkan Peraturan No. 74 tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir (“Perpres 74/2012”), yang mengatur dua isu penting mengenai kecelakaan nuklir: besar batas pertanggungjawaban pengusaha instalasi nuklir terhadap kerugian nuklir, serta kewajiban penjaminan melalui asuransi atau jaminan keuangan lainnya.

Pada tanggal 6 Desember 2011, Indonesia telah meratifikasi Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Ledak Nuklir (CTBT). Berlakunya CTBT memungkinkan dihindarinya uji coba seluruh ledakan nuklir baik untuk tujuan-tujuan militer ataupun untuk tujuan-tujuan sipil yang pada akhirnya dapat menjadi tujuan antara pelarangan kepemilikan total senjata nuklir.

Tepat sepuluh tahun lalu, sebuah undang-undang yang kontroversial baik substansi maupun proses pembahasan hingga pengesahannya dilahirkan. Rezim Orde Baru dan para pendukung rencana Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Semenanjung Muria saat itu gigih menyangkal keterkaitan RUU Ketenaganukliran dengan upaya memuluskan proyek tersebut.