BAPETEN Komitmen Meningkatkan Pengawasan Radiasi Melalui Kerjasama dengan BMKG

foto bersama di luar

Kepala BAPETEN, Jazi Eko Istiyanto, didampingi sejumlah pejabat BAPETEN kunjungi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Selasa pagi 14 November 2017, dan diterima langsung oleh Kepala BMKG yang baru, Dwikorita Karnawati, yang juga mantan Rektor UGM Yogyakarta dan baru dilantik sebagai Kepala BMKG pada tanggal 3 November 2017.

Dalam kunjungan tersebut Kepala BAPETEN didampingi oleh Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi, Khoirul Huda, Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir, Dedik Eko Sumargo, serta Kepala Biro Perencanaan, Farid Arif Binaruno. Sementara itu Kepala BMKG didampingi oleh Deputi Bidang Geofisika, Muhammad Sadly, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, serta Kepala Pusat Siesmologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara BAPETEN dengan BMKG sesuai Memeorandum Saling Pengertian (MoU) yang telah ditandatangani oleh Kepala BAPETEN dan Kepala BMKG pada tanggal 25 April 2017. Kerjasama tersebut meliputi peningkatan pengawasan ketenaganukliran dan aspek meteorologi, klimatologi dan geofisika.

cindera mata 1   cindera mata

Melalui kerjasama ini, BAPETEN berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan radiasi dan memperluas jaringan pengamatan radiasi nuklir di Indonesia. BAPETEN akan menitipkan peralatan pengamatan radiasi nuklir Radiological Data Monitoring System (RDMS) yang akan dipasang secara bertahap di 6 stasiun CTBTO dan 48 stasiun pengamatan milik BMKG. Untuk tahap pemasangan awal, 5 peralatan RDMS akan dipasang di stasiun CTBTO pada tahun 2018

Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mendasari kegiatan dimaksud saat ini sedang dibahas bersama dan ditargetkan akan selesai dibahas dalam minggu ini. Rencananya PKS akan ditandatangani di BAPETEN dan akan disaksikan penandatangannya oleh Kepala BAPETEN dan Kepala BMKG.

foto 1 berdua    foto di ruang rapat

Selanjutnya, terkait National Data Center (NDC) CTBTO, perlu ada arahan dari Kementerian Luar Negeri yang menyatakan siapa yang semestinya menjadi perwakilan NDC di Indonesia. Dalam pertemuan ini disepakati perlu diadakan rapat koordinasi bersama antara Kementerian Luar Negeri, BAPETEN, BATAN, dan BMKG untuk membahas hal ini (BHO/BSB).

Print Friendly
FacebookTwitterLinkedIn
Copyright BAPETEN | 2015