Info BAPETEN


Berita BAPETEN

Konsultasi Publik RUU FRZR dengan Pemangku Kepentingan di Palembang.

FotBrit_Palembang_0925 (1)

BAPETEN melakukan Konsultasi Publik rancangan peraturan perundang-undangan bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR) dengan pemangku kepentingan (stakeholder) diselenggarakan di kota Palembang pada Selasa (25/09/2018). Dua peraturan perundangan yang akan direvisi sesuai Undang-undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, antara lain terkait Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008, tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir dan Rancangan Perubahannya, dan Revisi Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 16 Tahun 2014, tentang Surat Izin Bekerja Petugas Tertentu yang Bekerja di Instalasi yang Menfaatkan Sumber Radiasi Pengion dan Rancangan Perubahannya.

RDP Komisi VII DPR-RI: Persetujuan Pagu Anggaran Fungsi Pelayanan 2019

IMG_0677

Komisi VII DPR-RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebesar satu triyun lima puluh tiga milyar Rupiah dan  Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di lingkungan Kemenristekdikti untuk fungsi pelayanan umum tahun kegiatan 2019 sebesar lima triliun seratus tiga puluh lima milyar rupiah. Penetapan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR-RI bersama Menristekdikti Mohamad Nasir dan para Kepala LPNK pada Selasa (25/09) di Gedung Nusantara I DPR-RI di Jakarta.

Kunjungan Kerja BAPETEN Ke Polda Bali

WhatsApp Image 2018-09-25 at 13.34.53

Badan Pengawas Tenaga Nuklir, BAPETEN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementarerian (LPNK) yang di pimpin oleh Kepala Lembaga menurut undang -Undang  No. 10 tahun 1997. Dan mempuyai tugas mengawasi di bidang pengunaan zat radioaktif baik bidang kesehatan, bidang Industri dan bidang penelitian. BAPETEN sangat konsent dalam isu-su keselamatan  dan keamanan Nuklir.

BAPETEN Gelar Gathering Dengan Media Cetak/Daring, blogger dan Vlogger

judul

Dalam rangka lebih memperkenalkan pemanfaatan tenaga nuklir dan keberadaan BAPETEN sebagai lembaga pemerintah yang mengawasi segala aktivitas penggunaan tenaga nuklir di Indonesia, baik di bidang kesehatan, industri maupun di bidang penelitian, sesuai amanat UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, serta menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, merupakan suatu keharusan setiap instansi pemerintah memanfaatkan media massa, Selasa  (25/09.2018) bertempat  di Jakarta, Kepala Biro Hukum dan Organisasi BAPETEN Taruniyati Handayani didampingi oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol,  Abdul Qohaar  bersilahturami sekaligus memperkenalkan keberadaan BAPETEN kepada para awak media cetak/daring, blogger dan vlogger.

Copyright BAPETEN | 2015