Kegiatan hari pertama pada Selasa (16/12), Diseminasi Laporan Rekomendasi Kebijakan, dibuka dan ditutup oleh Kepala P2STPIBN, Taruniyati Handayani. Diseminasi ini bertujuan menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi kebijakan strategis di bidang pengawasan tenaga nuklir agar dapat dipahami dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh unit kerja di lingkungan BAPETEN.

Berbagai laporan rekomendasi kebijakan dipaparkan, antara lain terkait penilaian budaya keselamatan instalasi nuklir, wilayah calon tapak potensial PLTN beserta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), keselamatan desain PLTN multi-modul terhadap bahaya eksternal, kinerja keselamatan instalasi nuklir, pembinaan dan pembentukan Technical Support Organization (TSO), keselamatan desain PLTN pada tahap praperizinan, kesiapan sumber daya manusia (SDM) pengawasan PLTN, pengawasan limbah nuklir dan Mineral Ikutan Radioaktif (MIR), hingga pengembangan sistem deteksi keamanan nuklir untuk skema uji sertifikasi. Melalui diseminasi ini, diharapkan terjadi kesamaan pemahaman lintas unit kerja terhadap isu-isu strategis pengawasan tenaga nuklir, sekaligus memperkuat dasar pengambilan kebijakan BAPETEN dalam menjamin keselamatan, keamanan, dan penerapan safeguards di Indonesia.

Selanjutnya, pada Rabu (17/12), P2STPIBN menyelenggarakan FGD Penulisan Naskah Dinas dengan menghadirkan narasumber Amran Purba dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). FGD ini diikuti oleh sekretaris, arsiparis, serta perwakilan unit kerja di lingkungan BAPETEN. Lebih lanjut, FGD ini membahas pentingnya ketelitian dan ketepatan dalam penulisan naskah dinas, termasuk penerapan ejaan bahasa Indonesia yang baku, pemilihan diksi, struktur kalimat efektif, serta kesesuaian format dengan ketentuan tata naskah dinas dan kearsipan. Peserta juga mengikuti sesi diskusi dan latihan penulisan naskah dinas guna meningkatkan kualitas administrasi kedinasan.

Melalui rangkaian kegiatan ini, BAPETEN melalui P2STPIBN menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan substansi kebijakan pengawasan ketenaganukliran sekaligus peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola administrasi di lingkungan BAPETEN, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan mewujudkan pengawasan tenaga nuklir yang profesional, efektif, dan akuntabel. [P2STPIBN/Adam/BHKK/GP]