Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 BAPETEN dengan Predikat Nilai B (Baik)
Kembali 25 September 2014 | Berita BAPETEN | 5 lihat
(Jakarta,BAPETEN)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menpan dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja BAPETEN.
Evaluasi ini ditujukan untuk menilai implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan BAPETEN dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Bertempat di Istana Wakil Presiden, Rabu (24/09/14) siang, pemberian penghargaan ini dihadiri Wakil Presiden Boediono, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, berikut sejumlah menteri dan kepala lembaga, termasuk Kepala BAPETEN yang diwakili oleh Sekretaris Utama Mohammad Dani.
BAPETEN sendiri mendapat tingkat akuntabilitas kinerja dengan predikat penilaian B, dilihat dari beberapa komponen yang dinilai. Komponen tersebut terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga memberikan beberapa rekomendasi diantaranya rencana aksi agar dimanfaatkan secara optimal sebagai alat untuk mengendalikan kinerja, serta meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja melalui monitoring tindak lanjut, perbaikan atas perencanaan kinerja, termasuk meningkatkan kualitas evaluasi atas rencana aksi.
BAPETEN sendiri mendapat tingkat akuntabilitas kinerja dengan predikat penilaian B, dilihat dari beberapa komponen yang dinilai. Komponen tersebut terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga memberikan beberapa rekomendasi diantaranya rencana aksi agar dimanfaatkan secara optimal sebagai alat untuk mengendalikan kinerja, serta meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja melalui monitoring tindak lanjut, perbaikan atas perencanaan kinerja, termasuk meningkatkan kualitas evaluasi atas rencana aksi.
Sumber : Humas
