Audiensi dihadiri oleh Ririn Kadariyah selaku Direktur PNBP KL Kemenkeu dan staf terkait, Mukhlisin selaku Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DP2FRZR) BAPETEN, Asep Syaifulloh Hermawan selaku Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DPFRZR) BAPETEN, serta perwakilan tim penyusun PNBP BAPETEN.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Ririn Kadariyah yang menyampaikan bahwa PNBP merupakan pemungutan oleh pemerintah yang hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah wajib mendorong perkembangan dunia usaha dengan memberikan layanan yang optimal. Tidak semua jenis layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha wajib dikenakan biaya PNBP sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap perkembangan dunia usaha di Indonesia.

Dalam sambutannya, Mukhlisin menyampaikan bahwa BAPETEN telah memberikan sejumlah dukungan terhadap dunia usaha dengan menetapkan tarif nol rupiah untuk beberapa jenis layanan yang diberikan. Selain itu, dalam rencana revisi PP PNBP BAPETEN juga akan dilakukan penyederhanaan jenis PNBP yang berlaku pada BAPETEN. Saat ini BAPETEN perlu segera melakukan penyesuaian peraturan mengenai PNBP yang berlaku pada BAPETEN seiring dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 5 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran.

Dalam sesi diskusi dilakukan pembahasan mengenai pembebasan biaya izin untuk kegiatan tertentu yang belum diatur jenis dan tarif atas jenisnya dalam peraturan mengenai PNBP yang berlaku pada BAPETEN, upaya percepatan revisi PMK 137 Tahun 2021, upaya penyesuaian komponen pembentuk tarif PNBP pada BAPETEN, dan potensi PNBP dari denda terhadap izin yang telah kedaluwarsa. [DP2FRZR/IMadeArdana/BHKK/GP]