Layanan Publik

mkirimenu_2018-01-26-104911.gif
mkirimenu_2018-01-26-104958.png
mkirimenu_2018-01-26-105029.png

Bapeten Link

mkirimenu_2018-01-26-105102.png
mkirimenu_2018-01-26-105119.png
mkirimenu_2018-01-26-105136.png
mkirimenu_2018-01-26-105151.png
mkirimenu_2018-01-26-105207.png
mkirimenu_2018-11-15-104059.png

Peta Pemanfaatan Tenaga Nuklir

mkirimenu_2018-01-26-105624.png

Survei

mkirimenu_2018-01-26-105420.png
mkirimenu_2018-01-26-105524.jpg

Video

Executive Brief: Potensi Pembangunan PLTN di Daerah
Kembali 13 September 2019 | Berita BAPETEN
small_thumb_2019-09-13-141338.png

Untuk memberikan masukan maupun memutakhirkan kebijakan mengenai ketersediaan energi dan indutrialisasi di daerah, perlu dilakukan pendalaman mengenai potensi pembangunan PLTN di daerah dan pemanfaatan secara komersial bagi dunia industri untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, DPD RI menggelar Executive Brief yang bertempat di Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan Jakarta, pada Jumat (12/09).

Executive Brief ini dipimpin oleh Staf Ahli Ketua DPD RI Soy M. Pardede yang mendampingi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. Turut hadir pula perwakilan dari BAPETEN, BATAN, BPPT, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, PLN, Indonesia Power, komunitas nuklir, dan akademisi perguruan tinggi.

imgkonten

Dalam kesempatan ini, Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir Yus Rusdian Akhmad hadir dengan didampingi oleh Direktur Perijinan Instalasi dan Bahan Nuklir Budi Rohman. Dalam paparannya, Yus mengatakan, “Di negara lain, nuklir sebagai penolong dan untuk Indonesia di sektor energi belum, tapi di non energi sudah banyak memberi manfaat, terutama di industri dan rumah sakit.”

imgkonten

Lebih lanjut, Yus menjelaskan bahwa BAPETEN selaku Badan Pengawas berperan mengawasi agar Indonesia tidak melakukan penyimpangan pemanfaatan nuklir menjadi senjata nuklir. BAPETEN sendiri telah melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir yang sampai saat ini masih menjadi kekhawatiran publik, bahkan termasuk manusia dan negara juga turut diawasi oleh BAPETEN, seperti yang ternyatakan dalam peraturan perundang-undangan.

imgkonten

Di akhir acara, Nono Sampono menyampaikan bahwa pembangunan PLTN di daerah jangan hanya sampai menjadi wacana, tetapi diharapkan harus berhasil karena Presiden bahkan Parlemen, yaitu DPR, DPD, dan MPR sudah menyatakan sepakat. “DPD sebagai wakil rakyat harus memberikan dukungan politik. Diplomasi parlemen sangat diperlukan. Nuklir ada resiko dan dampaknya, kita harus pertimbangkan. Dengan banyak penelitian resiko diperhitungkan”, lanjut Nono. [BHKK/YL/IP]


Komentar (0)


Berita Lainnya

terkaitsmall_thumb_2019-10-16-113747.jpg

KULIAH UMUM BAGI CPNS PADA DIKLAT DASAR

15 Oktober 2019 | Berita BAPETEN
terkaitsmall_thumb_2019-10-14-110359.png

Pembinaan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif

10 Oktober 2019 | Berita BAPETEN

Tautan Lembaga Pemerintah Non Kementrian

mbawahmenu_2018-01-26-112824.pngmbawahmenu_2018-01-26-112839.pngmbawahmenu_2018-01-26-112853.pngmbawahmenu_2018-01-26-112908.pngmbawahmenu_2018-01-26-112923.pngmbawahmenu_2019-02-25-144747.pngmbawahmenu_2018-01-26-113002.png