Acara diawali dengan sambutan dari Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir Haendra Subekti yang menyampaikan pentingnya penguatan kerangka regulasi seiring rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dalam bauran energi nasional. Regulasi yang adaptif dinilai diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, termasuk reaktor modular kecil (SMR) dan potensi PLTN terapung.

Dilanjutkan dengan pemaparan materi yang disampaikan Fery Putrawan mengulas pokok ketentuan Peraturan BAPETEN Nomor 4 Tahun 2018 serta substansi perubahannya, meliputi penetapan batas tapak dan radius evaluasi, penyesuaian ketentuan bagi PLTN di perairan dan reaktor modular kecil (SMR), serta penguatan aspek geoteknik, meteorologi, hidrologi, kejadian akibat ulah manusia, dan dispersi zat radioaktif.

Diskusi yang dipandu oleh Zulfiandri berlangsung aktif dengan berbagai masukan peserta, antara lain terkait batas tapak dan penguasaan lahan, kriteria patahan aktif, mekanisme pelengkapan data, koordinasi survei bawah laut, sinkronisasi dengan dokumen lingkungan, kesiapsiagaan dan tanggap darurat nuklir, serta kebutuhan pedoman teknis yang lebih operasional.

Kegiatan ditutup oleh Direktur DP2IBN Nur Syamsi Syam yang menyampaikan harapan agar perubahan regulasi ini dapat memperkuat aspek keselamatan, mengakomodasi berbagai desain reaktor termasuk SMR dan PLTN terapung, serta tetap menjunjung prinsip kehati-hatian seiring percepatan program strategis nasional di bidang energi nuklir. [BHKK/RA/CN]