Acara dibuka oleh Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal, yang dalam sambutan pembukaannya menyampaikan dukungan pemerintah daerah terhadap proses kajian ilmiah yang transparan dan bertahap.

“Pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya. Semua proses ini dilakukan dengan pertimbangan matang, ilmiah, dan mengutamakan keselamatan masyarakat. Insya Allah, jika PLTN terealisasi di Bengkayang, maka Kabupaten ini akan menjadi motor kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Beliau juga mengajak masyarakat berpikir terbuka dan konstruktif. “Mari kita dukung proses ini dengan pikiran terbuka berdasarkan data dan kajian ilmiah. Yang tahu daerah kita adalah kita sendiri. Pemerintah menjamin keamanan dan keterbukaan dalam proses ini,” tambahnya.

Sambutan dilanjutkan oleh Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (P2STPIBN) BAPETEN Taruniyati Handayani, yang dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari mandat pengawasan, bukan promosi pembangunan PLTN.

“Kami tidak sedang mempromosikan PLTN. Kami hadir untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi, transparan, dan mengutamakan keselamatan. Forum ini ruang bagi masyarakat untuk bertanya, memahami, dan memberi masukan,” jelasnya.

Presentasi teknis BAPETEN disampaikan oleh Pengelola Kegiatan Kelompok Fungsi Pengkajian Reaktor Non Daya (P2STPIBN) BAPETEN Anggoro Septilarso, yang membahas aspek keselamatan radiasi, pengawasan fasilitas nuklir nasional, serta penerapan prinsip 3S: Safety, Security, dan Safeguards. Turut hadir pula Pengawas Radiasi BAPETEN Tino Sawaldi Adi Nugroho, Imron, Rahmat Edhi Harianto, dan Daddy Setyawan.

Presentasi dilanjutkan oleh Ketua Tim Pokja KLHS Fakultas Geografi UGM Langgeng Wahyu Santosa, yang menjelaskan bahwa KLHS merupakan instrumen wajib untuk memastikan setiap pembangunan strategis, termasuk PLTN, sesuai prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi.

“Pembangunan PLTN harus menjamin keselamatan dan keberlanjutan. KLHS memastikan rekomendasi kebijakan dibuat transparan, ilmiah, dan berbasis partisipasi masyarakat,” tegasnya.

“Keterlibatan publik merupakan bagian penting dari proses, keterlibatan warga lokal dan pemerintah daerah bukan formalitas, tetapi kunci agar hasil kajian sesuai karakter wilayah dan diterima masyarakat,” jelasnya.

UGM hadir sebagai tenaga ahli independen untuk mengawal objektivitas kajian. Apa pun keputusan negara nantinya, semuanya harus ditempuh melalui kajian yang benar, hati–hati, dan berpihak pada keselamatan masyarakat dan lingkungan,” tutupnya.

Melalui forum ini, masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dan memastikan proses berjalan transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Kegiatan ditutup dengan ajakan BAPETEN “Bersama BAPETEN, kita awasi pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia.”

Sebagai wujud komitmen bersama, acara diakhiri dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan BAPETEN, Pemerintah Kabupaten Bengkayang, DPRD, perangkat daerah, akademisi UGM, unsur masyarakat Desa Sungai Raya, perwakilan sekolah, serta perwakilan PLTU dan dunia usaha. Tanda tangan tersebut menegaskan dukungan terhadap proses kajian ilmiah yang inklusif dan berbasis data. [BHKK/SP]