Layanan Publik

mkirimenu_2018-01-26-104911.gif
mkirimenu_2018-01-26-104958.png
mkirimenu_2018-01-26-105029.png

Bapeten Link

mkirimenu_2018-01-26-105102.png
mkirimenu_2018-01-26-105119.png
mkirimenu_2018-01-26-105136.png
mkirimenu_2018-01-26-105151.png
mkirimenu_2018-01-26-105207.png
mkirimenu_2018-11-15-104059.png

Peta Pemanfaatan Tenaga Nuklir

mkirimenu_2018-01-26-105624.png

Survei

mkirimenu_2018-01-26-105420.png
mkirimenu_2018-01-26-105524.jpg

Video

Konsultasi Publik Peraturan Perundang-undangan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif di Provinsi Sulawesi Utara
Kembali 15 Agustus 2019 | Berita BAPETEN
small_thumb_2019-08-16-112944.png

Untuk mendapatkan masukan mengenai revisi PP 56 tahun 2014 tentang PNBP dan juga sekaligus pembinaan terhadap Peraturan Kepala Bapeten No 4 tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir, BAPETEN melalui Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DP2FRZR) menyelenggarakan Konsultasi Publik di Provinsi Sulawesi Utara, Kamis 15 Agustus 2019.

Acara ini dihadiri oleh 47 peserta dari perwakilan pengguna aplikasi teknologi nuklir di bidang kesehatan dan industri ,instansi terkait dan asosiasi profesi, dan di buka oleh Kepala Subdirektorat Pengaturan Proteksi Radiasi dan Keselamatan Lingkungan, Aris Sanyoto. Dilanjutkan dengan presentasi Rancangan Pengganti Peraturan Pemerintah RI No. 56 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada BAPETEN oleh Diella Ayudhya Susanti dan Peraturan Kepala Bapeten No 4 Tahun 2013 Tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir oleh Aris Sanyoto.

imgkonten


imgkonten

Dalam diskusi dan tanya jawab sesi pertama diperoleh masukan dari peserta yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dari BAPETEN, yaitu terkait upaya yang diperlukan untuk lebih mempersingkat waktu evaluasi izin, rumusan biaya perubahan izin yang lebih tinggi daripada biaya izin baru, serta pertimbangan apakah ada subsidi dari BAPETEN untuk tarif PNBP khususnya untuk tarif tinggi supaya tidak terlalu membebani pengguna. Sedangkan sesi kedua peserta mengajukan beberapa pertanyaan antara lain mengenai persyaratan ruangan radiologi diagnostik, pelimbahan pesawat sinar-X yang sudah tidak digunakan, penggunaan dan pembacaan TLD, dan persyaratan untuk radiologi hewan. [DP2FRZR/BHKK/YL]


Komentar (0)


Tautan Lembaga Pemerintah Non Kementrian

mbawahmenu_2018-01-26-112824.pngmbawahmenu_2018-01-26-112839.pngmbawahmenu_2018-01-26-112853.pngmbawahmenu_2018-01-26-112908.pngmbawahmenu_2018-01-26-112923.pngmbawahmenu_2019-02-25-144747.pngmbawahmenu_2018-01-26-113002.png