Adapun tujuan acara ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai sudut pandang mengenai kerangka peraturan dalam RUU yang dibutuhkan untuk mengembangkan ekosistem yang kondusif bagi investasi di energi terbarukan. Sedangkan, narasumber yang diundang berasal dari BAPETEN yang diwakili oleh Dahlia Cakrawati Sinaga, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral yang diwakili oleh Harris Yahya dan Dewan Energi Nasional yang diwakili oleh Herman Darnel Ibrahim.

Pada sesi presentasi, Dahlia memaparkan pandangan dan masukan terhadap draft RUU EBET yang saat ini telah memasuki tahap harmonisasi di DPR-RI, yang mencakup antara lain:

• Pengusahaan energi nuklir dapat dilaksanakan oleh BUMN, koperasi, dan/atau badan swasta sesuai dengan Pasal 13 di dalam UU Nomor 10 Tahun 1997;
• Pengusahaan energi nuklir yang meliputi pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning PLTN di Pasal 22 RUU EBET telah sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 10 Tahun 1997;
• Pembangunan PLTN dipertimbangkan melalui mekanisme konsultasi dengan DPR, bukan mekanisme persetujuan DPR;
• Pengaturan terkait pertambangan bahan galian nuklir tidak relevan dalam RUU EBET, karena sudah diatur di dalam UU Nomor 10 Tahun 1997; dan
• Pembentukan badan pengawas sudah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1997, sehingga tidak perlu lagi diatur dalam RUU EBET.

Lebih lanjut lagi, Dahlia mengatakan bahwa 3 (tiga) Undang-Undang yakni UU Ketenaganukliran, UU Cipta Kerja dan RUU EBET diharapkan saling melengkapi. Di akhir paparannya, Dahlia menegaskan bahwa BAPETEN mendukung dan siap berkoordinasi dalam penyelesaian RUU EBET. (Rommy/DP2IBN/RA/BHKK).