Rapat Pembahasan TLHP ini merupakan salah satu bagian dari siklus pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang memiliki arti penting untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi BPK yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah ditindaklanjuti dengan baik oleh para pejabat yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan wajib disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Tim BPK akan melaksanakan tugas pemantauan TLHP BPK RI selama 5 hari terhitung dari tanggal 08 – 12 Juni 2020. BPK mengharapkan agar temuan yang sebelumnya dapat diselesaikan secepatnya. Jika mempunyai kendala dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut agar tetap diungkapkan sehingga BPK akan melakukan koordinasi untuk status temuan tersebut misalnya seperti temuan yang sudah tidak dapat tertagih kepada pihak ketiga maka dapat disulkan untuk diajukan menjadi “Temuan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti Dengan Alasan Yang Sah”.

BAPETEN juga akan selalu terus berupaya meningkatkan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK sehingga tidak terdapat sanksi administrasi yang ditimbulkan apabila masih terdapat pejabat entitas yang belum menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Dalam kondisi pandemi covid-19 saat ini maka pelaksanaan pemantauan TLHP BPK diusahakan secara online namun apabila ada yang mendesak untuk dilakukan pertemuan tatap muka akan dipertimbangkan kembali dengan tetap mengutamakan protokoler kesehatan untuk mencegah penularan covid-19. BPK mengharapkan paling lambat akhir bulan Juni 2020 BAPETEN telah mengupdate aplikasi pemantauan dari BPK. (Insp/restu/bhkk/bams)