Layanan Publik

mkirimenu_2018-01-26-104911.gif
mkirimenu_2018-01-26-104958.png
mkirimenu_2018-01-26-105029.png

Bapeten Link

mkirimenu_2018-01-26-105102.png
mkirimenu_2018-01-26-105119.png
mkirimenu_2018-01-26-105136.png
mkirimenu_2018-01-26-105151.png
mkirimenu_2018-01-26-105207.png
mkirimenu_2018-11-15-104059.png

Peta Pemanfaatan Tenaga Nuklir

mkirimenu_2018-01-26-105624.png

Survei

mkirimenu_2018-01-26-105420.png
mkirimenu_2018-01-26-105524.jpg

Video

Rapat Koordinasi Expert Mission IAEA dan Stakeholder Keamanan Nuklir
Kembali
small_thumb_2019-04-12-085616.jpg

Menyambut kunjungan Expert Mission on Sustainability of National Detection Capabilities ke Indonesia , BAPETEN gelar rapat koordinasi dengan Stakeholder Keamanan Nuklir, yang dihadiri oleh perwakilan dari DJBC, KPLP Kemenhub, staf BAPETEN terkait serta 2 ekspert IAEA yakni Mirza Mohamed dan Mohd. Irwan Effendi, Senin (8/04/2019).

Tujuan ekspert mission IAEA ini adalah untuk mereview kemampuan deteksi nasional dan termasuk rencana untuk memelihara kemampuan deteksi, melakukan evaluasi unjuk kerja terhadap sistem deteksi di Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Bitung dan Pelabuhan Makassar serta melakukan evaluasi teknis, acceptance and testing terhadap RPM yang diinstal di Pelabuhan Semarang.

Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir, Dedik Eko Sumargo yang menyampaikan presentasi bertajuk Current Status Nuclear Security In Indonesia, mengatakan bahwa RPM yang sudah terpasang saat ini masih jauh dari cukup.

“Baru terpasang di 7 pelabuhan dari 172 jumlah di pelabuhan resmi yang ada di Indonesia. Oleh karenanya Indonesia masih membutuhkan banyak RPM, tetapi kita tidak bisa menerima bantuan G to G” tutur Dedik.

Terkait peraturan yang mendukung tentang RMP, Dedik mengatakan bahwa Undang-undang di Indonesia sudah lengkap, termasuk dalam draft perubahan UU No. 10/1997 yang akan mengakomodir tentang keamanan nuklir. Lalu BAPETEN juga sudah menjalin koordinasi dengan Menkopolhukam, sehingga terbit instruksi presiden terkait pemasangan RPM di Indonesia,

“tetapi ini masih kurang kuat, sedang dirancang RPP baru yang mengatur keamanan nuklir dengan lebih komprehensif, karena terkait keamanan nuklir BAPETEN tidak bisa berdiri sendiri” tuturnya.

imgkonten

Indonesia atas inisiasi dari BAPETEN sudah membangun I-CoNSEP, guna mengkoordinasikan sistem keamanan dan kesiapsiagaan nuklir, yang mekanisme kerjanya dilakukan melalui 4 pilar yaitu technical support, capacity building, capacity building dan coordination.

Melalui pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia sudah mulai menyadari pentingnya keamanan nuklir, demikian pula aspek hukum terkait keamanan nuklir sudah lengkap, namun koordinasi masih perlu ditingkatkan sehingga pada saat operasional tidak terkendala kebijakan pada level teknis.

Selain pemaparan dari Direktur DK2N, dalam forum tersebut dipresentasikan juga bagaimana Indonesia membangun arsitektur keamanan nuklir di Indonesia, yang disampaikan oleh Kasubdit Keteknikan DK2N, Zilkarnain. Juga ada presentasi dari ekspert IAEA, Mirza Mohamed yang memaparkan tentang tujuan ekspert mission IAEA kali ini (bhkkp/bsb).


Komentar (0)


Tautan Lembaga Pemerintah Non Kementrian

mbawahmenu_2018-01-26-112824.pngmbawahmenu_2018-01-26-112839.pngmbawahmenu_2018-01-26-112853.pngmbawahmenu_2018-01-26-112908.pngmbawahmenu_2018-01-26-112923.pngmbawahmenu_2019-02-25-144747.pngmbawahmenu_2018-01-26-113002.png