Penyusunan KLHS untuk KRP PLTN dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan sekaligus memastikan keberterimaan publik. Komitmen pemanfaatan energi nuklir telah tertuang dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) serta RUPTL PT PLN, yang secara eksplisit menargetkan pembangunan PLTN berkapasitas 250 MWe masing-masing di Sumatera dan Kalimantan dengan operasi komersial pada 2034.

Rapat dibuka oleh Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir BAPETEN Haendra Subekti, dan dilanjutkan dengan sambutan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi. Dalam sambutannya, Eniya menekankan pentingnya komunikasi yang cermat dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal untuk merespons kekhawatiran sosial terkait radiasi.

Sesi presentasi dipandu oleh Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (P2STPIBN) BAPETEN Taruniyati Handayani, dengan menghadirkan tiga presenter, yaitu Edwin Setiady dari Dinas Lingkungan Hidup Bangka Belitung, memaparkan Isu Lokal Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dilanjutkan oleh Irfan dari Dinas Lingkungan Hidup Kalbar dengan paparannya berupa Isu Lokal Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat, serta Langgeng dari Fakultas Geografi UGM, menyampaikan Laporan Pendahuluan KLHS PLTN, Jadwal Pelaksanaan KLHS, dan Kebutuhan Data. [P2STPIBN/Imron/BHKK/SP]

File bisa diunduh:

1. Isu Lokal Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Isu Lokal Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat.

3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Wilayah Calon Tapak Potensial PLTN.