Layanan Publik

mkirimenu_2018-01-26-104911.gif
mkirimenu_2018-01-26-104958.png
mkirimenu_2018-01-26-105029.png

Bapeten Link

mkirimenu_2018-01-26-105102.png
mkirimenu_2018-01-26-105119.png
mkirimenu_2018-01-26-105136.png
mkirimenu_2018-01-26-105151.png
mkirimenu_2018-01-26-105207.png
mkirimenu_2018-11-15-104059.png

Peta Pemanfaatan Tenaga Nuklir

mkirimenu_2018-01-26-105624.png

Survei

mkirimenu_2018-01-26-105420.png
mkirimenu_2018-01-26-105524.jpg

Video

Siaran Pers: KTT Keamanan Nuklir 2016, Keterlibatan BAPETEN, dan Partisipasi Aktif Indonesia
Kembali

Jakarta, 30 Maret 2016

Delegasi RI (Delri) yang dipimpin oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla menghadiri KTT Keamanan Nuklir/Nuclear Security Summit (NSS) pada 31 Maret-1 April 2016 di Washington, D.C., Amerika Serikat. Delri beranggotakan perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kepala BAPETEN, Prof. Jazi Eko Istiyanto, dan Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi BAPETEN, Dr. Khoirul Huda.

KTT Keamanan Nuklir ini akan menjadi pertemuan tingkat tinggi terakhir dan memasuki masa transisi seiring dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Barrack Obama. Kehadiran Delri pada pertemuan dimaksud sejalan dengan partisipasi aktif Indonesia dalam upaya penguatan keamanan nuklir serta memastikan agar Komunike KTT Keamanan Nuklir dan Rencana Aksi sejalan dengan kepentingan nasional. Sejumlah sesi yang akan dihadiri Delri antara lain: (1) Plenary I National Activities to Enhance Nuclear Security, (2) Working Session dengan tema International and Institutional Actions in Strengthening Nuclear Security, serta (3) Plenary II Scenario-based Policy Discussion.

KTT Keamanan Nuklir merupakan inisiatif Amerika Serikat yang diluncurkan tanggal 12-13 April 2010 di Washington, D.C. Latar belakang munculnya inisiatif ini adalah kekhawatiran akan ancaman terorisme terhadap keamanan global, khususnya terkait kemungkinan senjata nuklir dimiliki atau jatuh ke tangan teroris. Terkait hal ini, diperlukan pendekatan bersama dan kerja sama antara negara di dunia guna mencegah kemungkinan tersebut serta memperkuat keamanan nuklir. KTT Keamanan Nuklir sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mencapai perlucutan senjata nuklir, non-proliferasi senjata nuklir, dan penggunaan energi nuklir untuk maksud damai (tiga pilar Nuclear Non-Proliferation Treaty) yang bersifat total dan absolut. Indonesia meyakini bahwa cara terbaik menghentikan proliferasi nuklir dan memastikan bahwa materi nuklir dan radioaktif tidak digunakan untuk tindakan teror adalah dengan mewujudkan dunia yang bebas dari senjata nuklir.

KTT Keamanan Nuklir saat ini beranggotakan 52 negara (termasuk Indonesia) dan 4 Organisasi Internasional. Pertemuan tingkat kepala negara (KTT) dilakukan setiap 2 tahun sekali, sedang pertemuan tingkat senior officials (Sherpa) dilakukan tiga kali dalam setahun guna membahas berbagai isu terkait keamanan nuklir dan persiapan KTT berikutnya. Indonesia telah berpartisipasi pada seluruh rangkaian pertemuan KTT sejak tahun 2010 serta pertemuan tingkat Sherpa. KTT pertama dilaksanakan pada tahun 2010 di Washington, D.C., diwakili oleh Wakil Presiden (Budiono); KTT kedua tahun 2012 di Seoul, Korea Selatan, dihadiri oleh Presiden saat itu (Susilo Bambang Yudhoyono); KTT ketiga tahun 2014 di Den Haag, Belanda, diwakili oleh Wakil Presiden saat itu (Budiono). Momentum proses pasca KTT Keamanan Nuklir 2016 dan upaya membangun arsitektur global keamanan nuklir akan dijaga dan diteruskan melalui pembentukan Action Plan PBB, IAEA, Interpol, Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism (GICNT), dan Global Partnership against the Spread of Weapons and Materials of Mass Destruction.

BAPETEN selama enam tahun terakhir turut serta berperan aktif dalam upaya peningkatan infrastruktur keamanan nuklir, di antaranya dengan: (1) proses ratifikasi the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (ICSANT) menjadi UU 10/2014, (2) pengusul PP 54/21012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir, (3) kerja sama dengan lembaga nasional dan internasional, di antaranya melalui Asian Pacific Safeguards Network, (4) pengembangan Radiation Portal Monitor (RPM) di enam pelabuhan utama, (5) perizinan impor dan ekspor zat radioaktif secara daring dalam skema Indonesia National Single Window (INSW) bersama 18 kementerian/lembaga, serta (6) pembentukan Indonesia Centre of Excellence on Nuclear Security and Emergency Preparedness (I-CoNSEP) yang melibatkan 12+ kementerian/lembaga.

Taruniyati Handayani, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kontak: Mohammad Ridwan, Kepala Bagian Humas dan Protokol (HP. 081297438973, email: info[at]bapeten[dot]go[dot]id)

Tautan Lembaga Pemerintah Non Kementrian

mbawahmenu_2018-01-26-112824.pngmbawahmenu_2018-01-26-112839.pngmbawahmenu_2018-01-26-112853.pngmbawahmenu_2018-01-26-112908.pngmbawahmenu_2018-01-26-112923.pngmbawahmenu_2019-02-25-144747.pngmbawahmenu_2018-01-26-113002.png