Peda bulan Mei dan Juni, BAPETEN melalui Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DIFRZR) telah melaksanakan Workshop Online Pelaporan Verifikasi Keselamatan Fasilitas (LVKF) sebanyak 4 periode, yaitu pada tanggal 18-19 Mei, 30-31 Mei, 2-3 Juni dan 7-8 Juni. Adapun kegiatan ini dihadiri oleh 63 peserta yang berasal dari 8 wilayah, yaitu Provinsi Kalimantan tengah, Kalimantan Utara, Bali, Jambi, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara dan Gorontalo. Sama seperti online workshop sebelumnya, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis untuk pengisian Laporan Verifikasi Keselamatan Fasilitas (LVKF) dan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Inspeksi (TLHI) melalui Balis Infara.

Laporan Verifikasi Keselamatan Fasilitas (LVKF) yang sebelumnya bernama Laporan Keselamatan Fasilitas (LKF), dibagi menjadi 2 yaitu LVKF Tahunan dan LVKF Jadwal. LVKF Tahunan merupakan Laporan yang wajib dibuat oleh fasilitas bidang kesehatan dan bidang industri setidaknya satu kali dalam satu tahun untuk melaporkan gambaran kondisi keselamatan fasilitas. LVKF Jadwal merupakan pelaporan awal yang dibuat oleh fasilitas sebelum dilaksanakan inspeksi. Seiring adanya regulasi terbaru, LKF berubah menjadi LVKF yang dimaksudkan untuk mendorong mulai dilaksanakannya pelaporan bukti pemanfaatan ketenaganukliran yang berbasis kinerja (Performance Based).

Dalam pelaksanaan Workshop ini, materi yang diberikan tidak hanya terkait pengisian LVKF, melainkan juga mencakup materi tentang Tindak Lanjut Hasil Inspeksi yang merupakan kewajiban bagi pihak fasilitas yang diinspeksi. Materi diberikan melalui presentasi yang dilanjutkan bimbingan atau pemanduan pengisian LVKF dan TLHI dalam breakout room. Peserta dibagi dalam beberapa breakout room tersebut agar masing-masing dapat memiliki kesempatan untuk melakukan pengisian LVKF dan TLHI yang dibimbing langsung oleh personil DIFRZR.

Sampai saat ini Kegiatan Online Workshop LVKF sudah dilakukan untuk 15 provinsi dari keseluruhan 34 provinsi di seluruh Indonesia. Kegiatan ditargetkan akan selesai untuk 34 provinsi pada tahun ini. (MR)