Dalam sambutannya, Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Komunikasi Publik (BHKK) Ishak menyampaikan bahwa Raperba ini diprakarsai oleh Biro Organisasi dan Umum (BOU) yang kemudian didiskusikan bersama dengan Kelompok Fungsi Hukum BHKK. Perubahan regulasi ini sangat penting karena BHKK dan BOU sudah selesai merancang mengenai hari dan jam kerja internal pegawai BAPETEN dan KP diselenggarakan untuk mendapat masukan untuk menyempurnakan draft yang sudah ada.

Kemudian dalam arahannya Sekretaris Utama Mohammad Ridwan menyampaikan bahwa Raperba yang disusun sebaiknya tidak terlalu rigid dan hal lainnya dapat diatur melalui Surat Edaran bagi para pegawai BAPETEN. Ditambahkannya hal yang perlu diingat adalah Raperba ini tidak perlu mengatur disiplin pegawai karena sudah diatur dalam PP No.94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Agenda selanjutnya adalah pemaparan mengenai Lingkup Raperba oleh Subkelompok Fungsi Administrasi Hukum dan Kebijakan Nasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara oleh Analis SDM Aparatur Ahli Madya Supeni.

Pada sesi tanya jawab, beberapa hal yang ditanyakan antara lain mengenai absensi, fleksibilitas jam, hari dan lokasi kerja serta aturan turunan dari Perba. Pertemuan ditutup dengan pernyataan dari Ishak bahwa saran dan masukan akan dijadikan pertimbangan dalam finalisasi Raperba Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan BAPETEN.(BHKK/RA/CD)