Dalam pembukaannya, Susiwijono menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi seluruh K/L yang terintegrasi dalam INSW. Selain mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi Rakor Dewan Pengarah 2025, ia menekankan pentingnya mitigasi risiko serta penerapan pengawasan barang dwiguna (dual-use items). "STM ini berkaitan dengan pengawasan barang dwiguna yang berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, identifikasi barang harus jelas agar pengawasan BAPETEN dan kepentingan pengembangan ekspor-impor tetap berjalan seimbang. Pembahasan teknisnya akan segera kita kawal bersama," ujar Susiwijono.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala BAPETEN Zainal Arifin menegaskan kesiapan BAPETEN dalam mengoordinasikan penentuan barang dwiguna sektor ketenaganukliran. Pengawasan ini mencakup barang-barang dwiguna di bidang nuklir yang berpotensi mendukung pengembangan senjata pemusnah massal. Sebagai instansi pengampu komoditas barang dual-use (dwiguna) di sektor ketenaganukliran, BAPETEN telah menyusun daftar barang yang akan diawasi, serta saat ini berada dalam tahap proses penetapan dalam bentuk Peraturan BAPETEN. "Dari sisi teknis, BAPETEN siap menyusun Rancangan Peraturan BAPETEN (Raperba) tentang Pengawasan Barang Dwiguna Bidang Nuklir. Namun, untuk pencapaian target secara menyeluruh, sangat diperlukan komunikasi intensif dan koordinasi bersama dengan K/L terkait guna mengidentifikasi keterkaitan barang-barang non-nuklir yang berada di bawah kewenangan masing-masing," ungkap Plt. Kepala BAPETEN.

Sementara itu, Kepala LNSW Oza Olavia melaporkan perkembangan integrasi bisnis antarinstansi melalui Sistem INSW (SINSW). Ia menekankan bahwa keandalan, keamanan sistem, serta koordinasi lintas K/L menjadi pilar utama dalam membangun rantai layanan pemerintah yang terpadu.

Selain isu STM, rapat koordinasi ini juga menyoroti penguatan Integrated Single Risk Management (ISRM) Gen-II yang didukung oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor ekspor-impor. Pengembangan ISRM ini melibatkan analisis tiga parameter risiko utama, yaitu risiko inheren, risiko operasional, dan rekam jejak pelaku usaha.

BAPETEN menyambut baik penerapan skoring dan parameter risiko ISRM ini untuk menghasilkan profil risiko (risk profiling) yang terintegrasi lintas kementerian/lembaga. Konsolidasi profil risiko yang selalu diperbarui (updated) ini diharapkan dapat menjadi rujukan berharga bagi BAPETEN dalam memformulasikan regulasi serta mengoptimalkan proses perizinan dan pengawasan ketenaganukliran nasional secara lebih adaptif dan terukur.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif, di mana masing-masing kementerian/lembaga menyampaikan pandangan, perkembangan terkini, dan kesiapan dukungan sesuai dengan ruang lingkup serta kewenangannya. Menutup rangkaian rapat koordinasi, Susiwijono memberikan pengarahan agar seluruh catatan isu strategis yang telah disepakati dapat segera ditindaklanjuti secara aktif oleh masing-masing K/L. "Mohon tindak lanjut agar catatan isu-isu strategis ini terus didorong, khususnya mengenai implementasi ISRM dan penerapan STM. Isu-isu strategis yang telah kita bahas hari ini akan terus kita monitor perkembangan serta capaiannya hingga Rapat Koordinasi Dewan Pengarah selanjutnya," tegas Susiwijono. BAPETEN terus berkomitmen untuk mengawal penerapan Strategic Trade Management (STM) serta penguatan Integrated Single Risk Management (ISRM). [BHKK/GP/CD]