Mengusung tema “Menyambut PLTN Pertama Indonesia sebagai Solusi Net Zero Emission sesuai RUPTL 2025–2034”, kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya membangun awareness yang utuh dan objektif mengenai pemanfaatan energi nuklir, perkembangan teknologi PLTN, keselamatan dan regulasi.

Membuka kegiatan tersebut, General Manager PLN Puslitbang, Mochamad Soleh, menekankan pentingnya percepatan (fast track) penyiapan badan usaha pengoperasi PLTN. "Satu unit PLTN membutuhkan sekitar 200 tenaga inti. Target awal kita adalah PLTN berkapasitas 500 megawatt yang berlokasi di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung," ungkap Soleh. Sementara itu, Wakil Rektor IV ITS, Prof. Agus Muhamad Hatta, menyatakan kesiapan perguruan tinggi dalam mendukung riset dan pengembangan. Menurutnya, PLTN adalah proyek multidisiplin yang melibatkan teknik elektro, mesin, fisika, hingga sistem keselamatan dan otomasi. Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama dan Usaha ITPLN, Dr. Ahsin Sidqi, mengatakan teknologi nuklir saat ini semakin adaptif terhadap kebutuhan energi, termasuk untuk skala industri.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari regulator termasuk perwakilan BAPETEN, serta kalangan akademisi dan praktisi, meliputi Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir BAPETEN Haendra Subekti, Prof. Rony Seto Wibowo dari ITS, Ir. Heru Sriwidodo, M.M., IPU selaku konsultan dan trainer, serta Dosen dan Peneliti Teknik Nuklir Prof. Anhar Riza Antariksa.

Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir BAPETEN, Haendra Subekti, menegaskan bahwa pemanfaatan energi nuklir hanya dapat dilakukan apabila seluruh aspek keselamatan (safety), keamanan (security), dan garda-aman (safeguards) dipenuhi secara ketat dan konsisten. "Indonesia telah memiliki kerangka regulasi nasional yang komprehensif untuk PLTN, mencakup seluruh tahapan mulai dari pra-studi, pemilihan dan persetujuan tapak, persetujuan desain, izin konstruksi, persetujuan komisioning, hingga izin operasi dan dekomisioning. Seluruh tahapan tersebut berada di bawah pengawasan BAPETEN melalui mekanisme perizinan, inspeksi, serta layanan pra-perizinan", jelas Haendra. Selain regulasi nasional, BAPETEN mengadopsi standar keselamatan internasional IAEA sebagai rujukan teknis utama dalam penyusunan peraturan dan pengawasan PLTN. Pendekatan ini memastikan bahwa tingkat keselamatan PLTN di Indonesia setara dengan praktik terbaik internasional.

Edukasi publik dan penguatan kapasitas SDM menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemanfaatan energi nuklir di Indonesia. Peningkatan jejaring antar perguruan tinggi untuk menghasilkan SDM berkualifikasi dalam proyek PLTN harus segera diwujudkan dalam peta jalan dan rencana aksi dengan dukungan kementerian/lembaga yang menjadi stakeholder kunci. Kegiatan serupa direncanakan berlanjut ke berbagai daerah, termasuk komunitas masyarakat dan pesantren, guna memperluas diskursus publik terkait energi nuklir di Indonesia. [BHKK/GP]