Kepala BHO Taruniyati Handayani, mewakili Sekretaris Utama, membuka rakor yang berlangsung selama 1 hari ini. Turut hadir dalam kesempatan ini Komisioner KIPUSAT Arif Adi Kuswardono, dan Tenaga Ahli KIPUSAT Agus Wijayanto.

Rakor ini merupakan tindak lanjut dari amanah UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-undang ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Kesempatan ini kemudian dijadikan ajang untuk menelaah kembali jenis-jenis informasi yang telah dikategorikan apakah benar-benar sesuai dengan tempatnya, sekaligus berharap agar unit kerja selalu proaktif dalam melakukan update informasi.

Sementara itu Arif menilai nuklir merupakan barang yang sangat sensiif, tetapi dituntut transparan dalam hal informasi. Ini sangat beralasan jika melihat kasus Irak beberapa waktu lalu yang diduga memiliki senjata pemusnah massal. “Nuklir tidak transparan maka fatal. Jangan main-main dengan pengelolaan nuklir,” terangnya.

Maka dari itu UU KIP, menurut Arif, salah satu yang dapat diterima oleh publik. Badan publik harus membuat Daftar Informasi Publik (DIP) dan melakukan digitalisasi. DIP merupakan catatan yang berisi keterangan secara sistematis yang berisi seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

Arif tidak lupa mengingatkan agar pemutakhiran DIP setidaknya dilakukan dalam setahun sekali. Acara dilanjutkan dengan pembahasan dokumen masing-masing unit kerja terkait dengan hasil klasifikasi kategori informasi.(bho/bsb/pd)