Layanan Publik

mkirimenu_2018-01-26-104911.gif
mkirimenu_2018-01-26-104958.png
mkirimenu_2018-01-26-105029.png

Bapeten Link

mkirimenu_2018-01-26-105102.png
mkirimenu_2018-01-26-105151.png
mkirimenu_2018-01-26-105207.png
mkirimenu_2018-11-15-104059.png

Survei

mkirimenu_2018-01-26-105420.png
mkirimenu_2018-01-26-105524.jpg

Video

FGD Penyusunan Revisi PP 29 tahun 2008 tentang Perizinan Sumber Radiasi Pengion
Kembali 24 Juni 2020 | Berita BAPETEN
small_thumb_2020-06-26-074841.png

Dalam rangka memastikan proses penyusunan peraturan perundangan sudah memperhatikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, BAPETEN mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dalam tahapan proses penyusunan Revisi PP 29 tahun 2008 tentang Perizinan Sumber Radiasi Pengion. Proses penyusunan yang sudah pada tahap harmonisasi ini, pada hari Kamis, (25/6) melaksanakan forum diskusi di internal BAPETEN.

FGD dibuka oleh Kepala Subdirektorat Proteksi Radiasi dan Keselamatan Lingkungan-BAPETEN Aris Sanyoto, dalam sambutan pembukaannya menyampaikan “status dari draft Revisi PP 29/2008 ini yang sudah dalam tahap meminta konfirmasi atau persetujuan dari kementerian lain terkait. Walaupun Kementerian Perdagangan masih belum mau menandatangai draft ini, kemarin, Rabu, (24/6) sudah dilakukan rapat pleno dan sudah mendapatkan kesepakatan. Dalam FGD ini disampaikan permasalahan di lapangan, namun mungkin tidak bisa mngubah substansi yang besar karena proses drafting sudah pada tahap harmonisasi.”

Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif-BAPETEN Taruniyati dalam sambutannya menGharapkan “para peserta FGD dapat menyampaikan permasalahan yang dihadapai selama ini, sehingga dapat menguji coba rancangan ini apakah dapat menjawab permasalahan tersebut. Dengan adanya FGD ini, diharapkan kita bisa mendapatkan peraturan yang menjawab kebutuhan selama ini yang mampu terap.

Diskusi diikuti lebih dari 50 peserta dari berbagai unit kerja di internal BAPETEN. Pembahasan rapat dimulai dari pasal yang dirasa masih belum jelas dan permasalahan yang dikemukakan peserta dalam forum ini. Di antara pembahasan rapat yang menarik dan cukup alot yaitu mengenai draft ketentuan mengenai sanksi yang menunda seluruh proses permohonan izin yang diajukan jika ditemukan pelanggaran dalam proses inspeksi.

Dengan adanya tahapan ini, pihak pemrakarsa dapat melihat pandangan yang berbeda dari berbagai stakeholder dan berbagai pengalaman setiap peserta forum. Diharapkan peraturan yang sudah melalui proses ini akan mampu terap ketika sudah ditetapkan nantinya, terlebih dengan adanya perubahan signifikan dalam revisi ini, sistem perizinan yang biasanya persumber menjadi perkegiatan. [DP2FRZR/Vatima/BHKK/Sunu].


imgkonten


Komentar (0)


Tautan Lembaga Pemerintah Non Kementrian

mbawahmenu_2018-01-26-112824.pngmbawahmenu_2018-01-26-112839.pngmbawahmenu_2018-01-26-112853.pngmbawahmenu_2018-01-26-112908.pngmbawahmenu_2018-01-26-112923.pngmbawahmenu_2019-02-25-144747.pngmbawahmenu_2018-01-26-113002.png