Layanan Publik

mkirimenu_2018-01-26-104911.gif
mkirimenu_2018-01-26-104958.png
mkirimenu_2018-01-26-105029.png

Bapeten Link

mkirimenu_2018-01-26-105102.png
mkirimenu_2018-01-26-105119.png
mkirimenu_2018-01-26-105136.png
mkirimenu_2018-01-26-105151.png
mkirimenu_2018-01-26-105207.png
mkirimenu_2018-11-15-104059.png

Peta Pemanfaatan Tenaga Nuklir

mkirimenu_2018-01-26-105624.png

Survei

mkirimenu_2018-01-26-105420.png
mkirimenu_2018-01-26-105524.jpg

Video

Kunjungan Kerja BAPETEN ke Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Pemerintah Kota Surabaya
Kembali 16 Juli 2019 | Berita BAPETEN
small_thumb_2019-07-22-121851.png

Dalam upaya untuk mendukung pengembangan sistem pelayanan perizinan instalasi dan bahan nuklir melalui penggunaan e-gov, dan meningkatkan layanan perizinan instalasi dan bahan nuklir melalui ketersediaan Standar Pelayanan Publik, BAPETEN melakukan kunjungan kerja ke Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) di Pemerintah Kota Surabaya pada Selasa, 16 Juli 2019.

Kunjungan yang dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Sertifikasi dan Validasi BAPETEN Widia Lastana Istanto diterima oleh Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pengawasan Industri, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Pemerintah Kota Surabaya, Hefli Syarifuddin Madjid, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perijinan, Herdayana Wistianingrum beserta staf.

imgkonten

Dalam kesempatan ini BAPETEN menyampaikan presentasi mengenai pelayanan perizinan dan rencana pengembangan infrastruktur untuk mendukung implementasi e-gov dalam pelayanan perizinan instalasi dan bahan nuklir. Sementara itu Pemerintah Kota Surabaya mengenalkan layanan terpadu yang terintegrasi secara online dengan beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang disebut Surabaya Single Window (SSW) yang saat ini telah mencakup 154 jenis layanan perizinan secara online.

imgkonten

Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke area publik seperti lokasi layanan, area koridor yang dibuka 24 jam untuk memfasilitasi warga kota Surabaya yang membutuhkan fasilitas komputer atau internet dan fasilitas ruangan khusus lokasi pengawasan untuk ratusan CCTV yang ditempatkan di area publik dan jalan raya untuk mendukung peningkatan layanan tanggap darurat di beberapa titik rawan. [DPIBN/AA/BHKK/YL)


Komentar (0)


Tautan Lembaga Pemerintah Non Kementrian

mbawahmenu_2018-01-26-112824.pngmbawahmenu_2018-01-26-112839.pngmbawahmenu_2018-01-26-112853.pngmbawahmenu_2018-01-26-112908.pngmbawahmenu_2018-01-26-112923.pngmbawahmenu_2019-02-25-144747.pngmbawahmenu_2018-01-26-113002.png