Layanan Publik

mkirimenu_2018-01-26-104911.gif
mkirimenu_2018-01-26-104958.png
mkirimenu_2018-01-26-105029.png

Bapeten Link

mkirimenu_2018-01-26-105102.png
mkirimenu_2018-01-26-105119.png
mkirimenu_2018-01-26-105136.png
mkirimenu_2018-01-26-105151.png
mkirimenu_2018-01-26-105207.png
mkirimenu_2018-11-15-104059.png

Peta Pemanfaatan Tenaga Nuklir

mkirimenu_2018-01-26-105624.png

Survei

mkirimenu_2018-01-26-105420.png
mkirimenu_2018-01-26-105524.jpg

Video

Pembinaan Peraturan Perundangan Bidang Instalasi Dan Bahan Nuklir, di Padang
Kembali 25 Juli 2019 | Berita BAPETEN
small_thumb_2019-07-29-101005.jpg

BAPETEN menyelenggarakan kegiatan pembinaan peraturan perundang-undangan bidang instalasi dan bahan nuklir di Padang, Sumatera Barat, Kamis, 25 Juli 2019. Kegiatan ini, bertujuan untuk memberikan informasi kepada stakeholders terkait di Sumatera Barat tentang Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi yang saat ini sudah dalam proses pengundangan di Kementerian Sekretariat Negara.

Acara dibuka oleh Sekretaris Utama BAPETEN Hendriyanto Hadi Tjahyono, didampingi Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir Dahlia Cakrawati Sinaga dan Kepala Subdirektorat Pengaturan Instalasi Nuklir Non Reaktor Widi Laksmono. Dan dihadiri 50 peserta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, SKPD Pemerintah Kota Padang, RSUP Dr. M.Djamil, dan akademisi dari Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, dan Universitas Baiturrahmah.

imgkonten

Dalam sambutan pembukaanya Sekretaris Utama BAPETEN menyampaikan bahwa Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi ini, adalah acuan bagi kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun dokumen rencana strategis atau rencana strategis daerah sesuai dengan kewenangannya, terkait keselamatan dalam pemanfaatan tenaga nuklir yang semakin berkembang luas. Dengan adanya kebijakan dan strategi nasional ini diharapkan permasalahan koordinasi antar lembaga pemerintah terkait keselamatan nuklir dan radiasi bisa diselesaikan. Dan diharapkan pemanfaatan tenaga nuklir untuk kesejahteraan dapat semakin dimaksimalkan.

Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nasir Ahmad dalam sambutannya menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendukung penuh penguasaan atas teknologi maju seperti teknologi nuklir. Apalagi untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat dan pada gilirannya dapat memberi sumbangsih bagi kemajuan Bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Acara dilanjutkan dengan tanya jawab dan presentasi tentang Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi oleh Kepala Subdirektorat Pengaturan Instalasi Nuklir Non Reaktor Widi Laksmono.[DP2IBN/DT/BHKK/SP].


imgkonten


Komentar (0)


Tautan Lembaga Pemerintah Non Kementrian

mbawahmenu_2018-01-26-112824.pngmbawahmenu_2018-01-26-112839.pngmbawahmenu_2018-01-26-112853.pngmbawahmenu_2018-01-26-112908.pngmbawahmenu_2018-01-26-112923.pngmbawahmenu_2019-02-25-144747.pngmbawahmenu_2018-01-26-113002.png