Acara dimulai dengan pembukaan dan arahan dari Direktur P2FRZR, Mukhlisin yang menyampaikan bahwa tujuan dari penguatan pengawasan dalam PZI yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan regulasi, mencegah potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan, dan memastikan regulasi yang dihasilkan mendukung prinsip good governance. Mukhlisin selanjutnya memberikan paparan terkait dengan dasar hukum PZI, tahapan PZI, syarat pengusulan dan penetapan PZI, pencanangan PZI di DP2FRZR, seleksi PZI, proses dan hasil seleksi administrasi PZI di DP2FRZR, dan rencana tindak lanjut Tim PZI di DP2FRZR.

Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Inspektorat, Achmad Bussamah. PZI ini bukan saja untuk kepentingan unit kerja namun juga untuk lembaga BAPETEN. Achmad menyampaikan bahwa PZI dilakukan untuk menciptakan organisasi yang bersih, transparan, akuntabel, dan kualitas pelayanan publik. Hasil dari penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2024 yang masih perlu ditingkatkan adalah peningkatan zona integritas. DP2FRZR saat ini telah lolos seleksi administrasi dan akan berproses pada tahap wawancara. Selain itu, yang perlu menjadi perhatian bersama adalah komitmen unit kerja dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang dilakukan oleh BPK.

Selanjutnya perwakilan dari Inspektorat menyampaikan paparan mengenai Komponen Pengungkit Penguatan Pengawasan terkait Pengendalian Gratifikasi oleh Iwan Karsana selaku Auditor Penyelia, Pengaduan Pelayanan Publik dan Whistle-Blowing System oleh Anis Setiawati selaku Auditor Ahli Pertama, dan Penanganan Benturan Kepentingan Gorby Virgory Aldhi selaku Auditor Ahli Pertama.

Sesi selanjutnya dilakukan diskusi dengan topik terkait sosialisasi mengenai pengaduan masyarakat, pelaporan tindak lanjut pengaduan masyarakat, peningkatan kompetensi SDM, akses view SP4N LAPOR untuk unit kerja, jenis/bentuk gratifikasi, dan batasan serta cara menilai pemberian yang termasuk dalam gratifikasi yang wajib dilaporkan. Dalam penutupan, Mukhlisin mengharapkan aktualisasi dari ketentuan atau regulasi yang telah ditetapkan, dan dalam rangka mendukung PZI di BAPETEN dapat berjalan dengan baik maka repetisi atau pengulangan kegiatan sosialisasi ini perlu dilakukan. Tahun ini diharapkan DP2FRZR dapat memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). (Intanung Syafitri/DP2FRZR/BHKK/CD)