BAPETEN menerima kunjungan dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Audiensi dihadiri oleh Plt. Kepala BAPETEN Zainal Arifin, Deputi Pengkajian dan Keselamatan Nuklir Haendra Subekti, Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN) Wiryono, Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (DP2IBN) Nur Syamsi Syam, serta beberapa staf terkait. Perwakilan dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu dihadiri Imelda selaku Wakil Ketua dan Imam Wahyudi, Leviyan, Yogi Maulana, Bobby Prima Sandy Muslim, Zarril Khiffari selaku anggota.

Audiensi dibuka langsung dengan agenda tanya jawab dari wakil ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Imelda mengenai Pembangunan PLTN yaitu harus adanya uji coba atau telaah sebelum masuk ke salah satu pulang di Bangka Belitung serta Pembangunan PLTN ini apakah serta merta hanya melibatkan pemerintah saja tetapi tidak melibatkan masyarakat sekitar yang akan terdampak dengan kawasan pembangunan PLTN ini.

Kemudian dilanjutkan pertanyaan-pertanyaan dari anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hadir mengenai sosialisasi mengenai PLTN ini tidak hanya mengenai bahanya dan kecemasannya saja namun harus lebih tinggi kampanye mengenai keselamatannya sehingga tidak menyeabkan kekhawatiran kepada penduduk di Kawasan Pembangunan PLTN serta alas an pemilihan Pulau Bangka sebagai lokasi Pembangunan PLTN.

Setelah pertanyaan dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Plt. Kepala BAPETEN Zainal Arifin menjawab melalui audiensi ini yaitu “Menggunakan teknologi nuklir harus aman dan selamat, keselamatan menjadi aspek utama BAPETEN dan tidak dapat diintervensi karena keselamatan akan tergadaikan, BAPETEN sangat terbuka untuk menjamin keselamatan masyarakat. Pembangunan PLTN harus berada di daerah yang tidak terdapat patahan dan minim bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami. Maka, Ketika ada pengajuan permohon izin di Pulai Bangka maka BAPETEN akan menilai dengan 3 aspek yaitu keselamatan, keamanan dan safeguards”.

Kemudian Deputi Pengkajian dan Keselamatan Nuklir Haendra Subekti menambahkan dengan menyampaikan “Pelaksanaan Bakti Pengawasan di Bangka Belitung menekankan pentingnya adanya kanal komunikasi yang terbuka sebelum BAPETEN memberikan izin. Komunikasi ini harus terus dijaga antara BAPETEN dan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Ke depan, direncanakan akan ada sekitar 28 lokasi di Indonesia yang terkait dengan kegiatan serupa. Oleh karena itu, pemerintah daerah calon lokasi perlu segera dilibatkan sejak awal, agar memiliki pemahaman yang baik tentang manfaat yang akan diperoleh bagi daerahnya. Bangka Barat akan menjadi prioritas dan dijadikan model lokasi percontohan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta pihak swasta, memiliki inisiatif untuk berkolaborasi dalam upaya ini.”

Tanggapan dari Deputi Pengkajian dan Keselamatan Nuklir Haendra Subekti ini menjadi penutup Audiensi Kunjungan Kerja Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke BAPETEN dalam rangka koodinasi terkait Pengawasan Rencana Pembangunan PLTN, dan acara diakhiri dengan foto bersama seluruh peserta audiensi. [BHKK/OR]