Layanan Publik

mkirimenu_2018-01-26-104911.gif
mkirimenu_2018-01-26-104958.png
mkirimenu_2018-01-26-105029.png

Bapeten Link

mkirimenu_2018-01-26-105102.png
mkirimenu_2018-01-26-105151.png
mkirimenu_2018-01-26-105207.png
mkirimenu_2018-11-15-104059.png

Survei

mkirimenu_2018-01-26-105420.png
mkirimenu_2018-01-26-105524.jpg

Video

Pertemuan Online Entry Meeting TLHP BPK RI
Kembali 18 Juni 2020 | Berita BAPETEN
small_thumb_2020-06-24-110840.jpg

BAPETEN menggelar pertemuan online Entry Meeting pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI pada BAPETEN sampai dengan Semester I Tahun 2020 pada Kamis (18 Juni 2020). Pertemuan ini dihadiri oleh Sekretaris Utama BAPETEN Hendriyanto Hadi Tjahyono, Kepala Inspektorat Hery Budi Santoso, Kepala Biro Umum dan Organisasi Farid Arif Binaruno, Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Informasi Sugeng Sumbarjo, PPK, Eselon III dan IV terkait, Pengendali Teknis Tim BPK Aries Ridawati beserta Tim BPK serta APIP BAPETEN.

Rapat Pembahasan TLHP ini merupakan salah satu bagian dari siklus pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang memiliki arti penting untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi BPK yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah ditindaklanjuti dengan baik oleh para pejabat yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan wajib disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

imgkonten

Tim BPK akan melaksanakan tugas pemantauan TLHP BPK RI selama 5 hari terhitung dari tanggal 08 – 12 Juni 2020. BPK mengharapkan agar temuan yang sebelumnya dapat diselesaikan secepatnya. Jika mempunyai kendala dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut agar tetap diungkapkan sehingga BPK akan melakukan koordinasi untuk status temuan tersebut misalnya seperti temuan yang sudah tidak dapat tertagih kepada pihak ketiga maka dapat disulkan untuk diajukan menjadi “Temuan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti Dengan Alasan Yang Sah”.

BAPETEN juga akan selalu terus berupaya meningkatkan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK sehingga tidak terdapat sanksi administrasi yang ditimbulkan apabila masih terdapat pejabat entitas yang belum menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Dalam kondisi pandemi covid-19 saat ini maka pelaksanaan pemantauan TLHP BPK diusahakan secara online namun apabila ada yang mendesak untuk dilakukan pertemuan tatap muka akan dipertimbangkan kembali dengan tetap mengutamakan protokoler kesehatan untuk mencegah penularan covid-19. BPK mengharapkan paling lambat akhir bulan Juni 2020 BAPETEN telah mengupdate aplikasi pemantauan dari BPK. (Insp/restu/bhkk/bams)

Tautan Lembaga Pemerintah Non Kementrian

mbawahmenu_2018-01-26-112824.pngmbawahmenu_2018-01-26-112839.pngmbawahmenu_2018-01-26-112853.pngmbawahmenu_2018-01-26-112908.pngmbawahmenu_2018-01-26-112923.pngmbawahmenu_2019-02-25-144747.pngmbawahmenu_2018-01-26-113002.png