Pojok Pengawasan PLTN
- BAPETEN Bahas Kesiapan Regulasi Floating Power Unit dari Rusia
- BAPETEN Bahas Kesiapan Regulasi Pengembangan PLTN Apung
- BAPETEN dan PT IDSurvey Bahas Penguatan Technical Support Organization untuk Mendukung Pengawasan PLTN
- BAPETEN dan Kementerian Luar Negeri Bahas Penguatan Kerja Sama Internasional untuk Persiapan Pembangunan PLTN
- Dukung Penyiapan Tapak PLTN, BAPETEN Hadiri Bimtek PET dan SMET
Info BAPETEN
- Pengumuman Undangan Partisipasi Penilaian Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan
- Pengumuman Penilaian Kepatuhan Pelaporan Dosis Radiasi Pasien dan Penerapan Tingkat Panduan Diagnostik (TPD) Tahun 2026
- Pengumuman Penyelenggaraan Pelatihan di Sektor Ketenaganukliran (PNBP) Tahun 2026
- Call for Papers Jurnal Pengawasan Tenaga Nuklir (Jupeten) 2026
- Surat Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 1812 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Tingkat Panduan Diagnostik Indonesia (Indonesian Diagnostic Reference Level)
Berita BAPETEN
Serah Terima dan Pemasangan Radiation Portal Monitor (RPM) dan Detektor Radioaktivitas Lingkungan RDMS di Lingkungan Istana
04 Agustus 2016 | Berita BAPETEN
Sebagai bagian dari Program Prioritas Kedua BAPETEN 2015-2019, yaitu Dukungan Infrastruktur Keamanan dan Kesiapsiagaan Nuklir Nasional dikaitkan dengan pemahaman internasional terhadap kondisi keamanan Indonesia, dipandang perlu melakukan pemasangan peralatan deteksi di pintu masuk NKRI (pelabuhan dan bandara) atau pada objek vital nasional atau tempat lain yang ...
Baca selengkapnya
Seminar Keselamatan Nuklir 2016
03 Agustus 2016 | Berita BAPETEN
Demi terwujudnya aspek keselamatan dalam pemanfaatan tenaga nuklir, BAPETEN juga memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan lainnya tidak terkecuali peran aktif masyarakat. Kemudian BAPETEN mewadahinya dengan menyelenggarakan agenda tahunan yang dikemas dalam Seminar Keselamatan Nuklir (SKN).
Baca selengkapnya
Perkembangan RUU Keamanan Nuklir Dibahas Bersama
02 Agustus 2016 | Berita BAPETEN
Kepala BAPETEN diminta segera melaporkan secara khusus kepada Presiden mengenai perkembangan penyusunan RUU tentang Keamanan Nuklir dan/atau Perubahan atas UU No.10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, terutama perlunya Izin Prakarsa Presiden terlebih dahulu dalam hal penyusunan RUU diluar Program Legislasi Nasional.
Baca selengkapnya
