Dalam forum yang dihadiri para pakar dari seluruh dunia ini, Indonesia tidak sekadar hadir. Delegasi RI menyampaikan empat presentasi yang menggambarkan pengalaman, tantangan, dan capaian nyata dalam mengawasi keselamatan dan keamanan sumber radioaktif di tanah air.

Delegasi Indonesia dipimpin langsung oleh Plt. Kepala BAPETEN yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi, Zainal Arifin, didampingi Pengawas Radiasi Ahli Utama BAPETEN, Sri Budi Utami, serta Soegeng Rahadhy dari Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DP2FRZR) BAPETEN.

Kehadiran pimpinan tertinggi BAPETEN di forum ini menunjukkan komitmen serius Indonesia, terhadap implementasi Code of Conduct sebuah instrumen internasional yang meski tidak mengikat secara hukum, telah mendapat dukungan politik dari 153 negara anggota IAEA.

Pada sesi pertama membahas infrastruktur pengawasan, Indonesia memaparkan presentasi berjudul "Infrastructure for Regulatory Control of the Safety and Security of Radioactive Sources".

Yang menarik perhatian peserta adalah pengakuan jujur Indonesia tentang tantangan geografisnya. Bagaimana mengawasi sumber radioaktif di lebih dari 17.000 pulau?

"Kami tidak bisa sekadar membuat regulasi dan berharap semuanya berjalan otomatis. Kami butuh sistem, butuh orang, dan butuh koordinasi lintas kementerian yang kuat," jelas Plt. Kepala BAPETEN.

Indonesia memperkenalkan BAPETEN Licensing and Inspection System Online (B@LIS), sistem informasi digital yang dikembangkan BAPETEN untuk mengintegrasikan perizinan, inventarisasi, inspeksi, dan pengawasan sumber radioaktif dalam satu platform. Ini menjadi best practice yang diakui peserta lain.

Presentasi yang paling menyita perhatian datang dari sesi khusus (side-event), bertajuk "Management of Radioactive Material Inadvertently Found in Scrap Metal".

Zainal Arifin bersama Sri Budi Utami memaparkan pengalaman Indonesia menghadapi temuan material radioaktif, yang tak sengaja masuk ke dalam perdagangan besi tua (scrap metal). Ini adalah isu global yang dihadapi banyak negara, dan Indonesia memiliki pengalaman berharga untuk dibagikan.

Beberapa poin penting yang disampaikan:

• Mekanisme deteksi dini melalui sistem pemantauan radiasi di pelabuhan dan pintu masuk negara.
• Koordinasi nasional yang melibatkan BAPETEN, Bea Cukai, Kepolisian, dan kementerian terkait.
• Komunikasi dengan negara asal melalui mekanisme Point of Contact (PoC) sebagaimana direkomendasikan dalam Guidance on the Import and Export of Radioactive Sources.
• Pertukaran informasi dengan IAEA untuk memastikan penanganan yang tepat dan aman.

"Dari pengalaman ini, kami belajar bahwa deteksi saja tidak cukup. Kami butuh aturan yang selaras, orang yang terlatih, dan kerja sama internasional yang kuat," ujar Zainal Arifin dalam forum tersebut.

Pada Presentasi ketiga, giliran Indonesia menyampaikan presentasi "Safety and Nuclear Security Culture for Radioactive Sources". Paparan ini mengangkat sisi yang sering terlupakan dalam pengawasan: aspek manusia dan budaya. BAPETEN menjelaskan bagaimana pembangunan budaya keselamatan dan keamanan nuklir dilakukan melalui:

• Penerapan sistem manajemen di seluruh fasilitas pengguna sumber radioaktif.
• Penguatan kepemimpinan dan tanggung jawab di setiap level organisasi.
• Peningkatan kompetensi personel melalui pelatihan dan sertifikasi, termasuk bagi Petugas Proteksi Radiasi (PPR) dan petugas keamanan zat radioaktif.
• Pelaksanaan survei budaya keselamatan secara berkala untuk mengukur dan memperbaiki kinerja.

Yang menarik, Indonesia juga berbagi pengalaman tentang pengembangan mekanisme penilaian budaya keselamatan di fasilitas-fasilitas pengguna sumber radioaktif, sebuah pendekatan yang masih relatif baru di banyak negara berkembang.

Presentasi keempat, membahas isu yang tak kalah krusial: "Management of Disused Radioactive Sources" atau pengelolaan sumber radioaktif yang sudah tidak terpakai.

Indonesia menyampaikan kebijakan nasional yang mengutamakan pengembalian kepada pemasok (return to supplier) sebagai opsi utama. Namun, presentasi ini juga mengangkat tantangan yang masih dihadapi:

• Keterbatasan fasilitas disposal nasional untuk limbah radioaktif tingkat tinggi.
• Pentingnya jaminan pendanaan untuk memastikan pengelolaan sumber radioaktif hingga akhir masa pakainya.
• Penguatan sistem inventarisasi nasional agar tidak ada sumber radioaktif yang luput dari pantauan.
• Koordinasi antarpemangku kepentingan untuk mencegah munculnya orphan sources, sumber radioaktif yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak berada dalam pengawasan resmi.

Indonesia menegaskan bahwa pengelolaan sumber radioaktif tidak terpakai bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah komitmen jangka panjang dan pendanaan yang berkelanjutan.

Partisipasi aktif BAPETEN dalam forum ini bukan sekadar ajang pamer kemampuan. Ada makna strategis yang lebih dalam:

Pertama, Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki pengalaman dan kapasitas untuk berbagi di tingkat internasional. Empat presentasi dalam satu pertemuan adalah pencapaian yang tidak semua negara dapat lakukan.

Kedua, pengalaman Indonesia dalam menghadapi tantangan kepulauan, scrap metal, dan orphan sources menjadi pelajaran berharga bagi negara-negara lain dengan kondisi serupa.

Ketiga, forum ini menjadi ajang untuk memperkuat jaringan kerja sama internasional, membuka peluang pertukaran pengalaman, dan peningkatan kapasitas regulator Indonesia.

BAPETEN menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pengawasan nasional, sesuai dengan standar internasional. Pengalaman dari forum ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan di dalam negeri.

Pada akhirnya, semua upaya ini bermuara pada satu tujuan: melindungi pekerja, masyarakat, dan lingkungan dari potensi bahaya radiasi, sekaligus mendukung pemanfaatan tenaga nuklir yang aman dan bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa. [BHKK/SP]